Euro 2024: Jadwal pertandingan, ‘grup neraka’, dan favorit juara

Italia, Euro 2024
Keterangan gambar,Juara bertahan Italia akan berada di Grup B Euro 2024 bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania.

Penantian para pecinta sepakbola hampir berakhir. Sebanyak 16 tim sepak bola nasional papan atas Eropa akan mulai berkompetisi di Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 dalam waktu kurang dari 10 hari.

Ketika 16 negara telah terbagi ke dalam empat grup dan jadwal pertandingan telah ditentukan, berikut rincian lengkap untuk Euro 2024.

Kapan turnamen akan dimulai?

Digelar di Jerman, Euro 2024 resmi dimulai pada 14 Juni mendatang di Allianz Arena, kandang Bayern Munich.

Skotlandia akan menjadi tim yang menghadapi tuan rumah pada pertandingan pertama turnamen tersebut.

Akan ada dua hingga empat pertandingan setiap hari di babak grup hingga 26 Juni dan babak 16 besar akan dimulai pada 29 Juni.

Dari empat grup, terdapat dua ‘grup neraka’ yang masing-masing dihuni setidaknya dua tim kuat. Kedua grup itu adalah Grup B dan Grup D.

Grup B berisi Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Sedangkan Grup D berisi Polandia, Belanda, Austria, Prancis.

Anda bisa mengunduh kalender Euro 2024 melalui tautan ini

kalender Euro 2024

Ajang ini akan berakhir pada hari Minggu, 14 Juli di Olympiastadion, Berlin.

Euro 2024 akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan Jerman sejak reunifikasi. PIala Eropa edisi tahun 1988 diadakan di Jerman Barat.

Kapan tiket pertandingan mulai dijual?

Tiket pertandingan awalnya dijual untuk umum dari tanggal 3 hingga 26 Oktober 2023 lalu dan dialokasikan melalui undian.

Fase penjualan utama tiket UEFA EURO 2024 sekarang telah berakhir.

UEFA memperingatkan para penggemar bahwa penjual tiket tidak resmi berupaya mengeksploitasi tingginya permintaan dengan menawarkan tiket palsu di pasar sekunder.

Siapa difavoritkan menjadi juara?

Inggris adalah favorit semua bandar taruhan di Inggris pada saat artikel ini disusun, dengan peluang 3/1.

Prancis di urutan kedua dengan peluang 4/1 dan tuan rumah Jerman di urutan ketiga dengan 5/1.

Georgia, Albania, Slovenia dan Slovakia dianggap sebagai tim dengan kemungkinan juara paling kecil, masing-masing antara 200/1 hingga 900/1.

Bagaimana pembagian grup Euro 2024?

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris

Grup D: Polandia, Belanda, Austria, Prancis

Grup E: Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Grup F: Turki, Georgia, Portugal, Republik Cekohttps://flo.uri.sh/visualisation/18266670/embed?auto=1

Bagaimana cara menonton pertandingan di Indonesia?

Grup MNC memegang hak siar tunggal Euro 2024 di Indonesia. Publik memiliki opsi menyaksikan tayangan pertandingan secara gratis dan berbayar melalui siaran yang mereka sajikan.

Bagaimana performa tim peserta Euro 2024?

Menjelang turnamen, enam tim tidak terkalahkan selama kualifikasi. Mereka adalah Prancis, Inggris, Portugal, Belgia, Romania, dan Hungaria.

Portugal adalah satu-satunya tim yang memenangkan setiap pertandingan. Mereka mengakhiri kualifikasi dengan mencetak 36 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Spanyol dan Skotlandia hanya kalah satu kali, sedangkan Turki dan Austria juga lolos dengan rekor tak kalah impresif.

Meskipun Portugal memenangkan setiap pertandingan kualifikasi, mereka tidak memiliki pencetak gol terbanyak dalam fase kualifikasi.

Pencetak gol terbanyak adalah penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, yang mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan untuk Belgia.

Stadion mana saja yang akan menggelar laga?

Allianz Arena dan Olympiastadion akan terlihat sepanjang turnamen. Total ada 10 kota tuan rumah, termasuk Cologne dan Dortmund.

Signal Iduna Park, kandang klub Borussia Dortmund, akan menjadi tuan rumah pertandingan di Grup B, D dan F, sekaligus terpilih sebagai salah satu venue babak 16 besar dan semifinal.

Berikut daftar lengkap tempat penyelenggaraan turnamen tersebut:

  • Berlin: Olympiastadion (70.000 tempat duduk)
  • Cologne: Cologne Stadium (47.000)
  • Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)
  • Dusseldorf: Dusseldorf Arena (47.000)
  • Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)
  • Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)
  • Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000)
  • Leipzig: Leipzig Stadium (42.000)
  • Munich: Munich Football Arena (67.000)
  • Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000)

Siapa pesepakbola populer yang tak akan berlaga di Euro 2024?

Penyerang Manchester City, Erling Haaland, dan gelandang Arsenal, Martin Odegaard, tidak akan ambil bagian dalam kompetisi ini karena Norwegia gagal lolos.

Di grup kualifikasi yang sama dengan Spanyol dan Skotlandia, mereka tidak mengumpulkan cukup poin untuk mendapatkan tempat otomatis dan juga tidak bisa lolos melalui babak play-off.

Swedia adalah negara penting lainnya yang tidak akan ambil bagian di Jerman, karena gagal lolos untuk pertama kalinya sejak tahun 1996.

https://epicdigitalvault.com/
https://houarapress.com/kophunkhap/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://white-wolf-427444.hostingersite.com/wp-content/site/thikongkia/

Hamas seeks ‘complete halt’ to war in Gaza proposal response

Getty Images A boy walks through rubble in Gaza

Hamas says it has submitted its response to a US-backed plan for a ceasefire in Gaza, with a senior group official telling the BBC that it still requires an Israeli commitment to a permanent ceasefire.

In a statement, the group, and its Palestinian Islamic Jihad (PIJ) allies, expressed “readiness to positively” reach a deal.

The proposed ceasefire plan – which was endorsed by the UN security council on Monday night – calls for a six-week ceasefire that would eventually become permanent.

Qatar and Egypt – who, along with the US, have mediated negotiations between Israel and Hamas – confirmed that the Palestinian group had submitted its reply.

In its statement on Tuesday evening, Hamas called for a “complete halt” to fighting in Gaza.

“The response prioritises the interests of our Palestinian people and emphasises the necessity of a complete halt to the ongoing aggression on Gaza,” Hamas and the PIJ said.

The groups added that they were ready “to engage positively to reach an agreement that ends this war”.

White House national security spokesperson John Kirby said it was “helpful” that Hamas had submitted a response and that US officials were “evaluating” the group’s requests.

Earlier on Tuesday US Secretary of State Antony Blinken said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had “reaffirmed his commitment” to the Gaza ceasefire plan and the world was waiting for the Hamas response.

The proposal set out by President Biden last month involves an initial six-week ceasefire, with Hamas releasing some hostages in exchange for Israel releasing an undefined number of Palestinian prisoners.

A second phase would see the remaining hostages released by Hamas and a total withdrawal of Israeli forces from Gaza as part of a “permanent” ceasefire, but the latter would still be subject to negotiations.

The actual Israeli proposal – reportedly lengthier than the summary presented by Mr Biden – has not been made public and it is unclear whether it varies from what the president conveyed in his statement on 31 May. It was presented to Hamas days prior to Mr Biden’s speech.

Mr Netanyahu has acknowledged his war cabinet has authorised the plan but has not voiced unequivocally support for it. Far right members of his cabinet have threatened to quit his coalition and trigger its collapse if the deal goes forward, seeing it as surrender to Hamas.

As Mr Blinken met Israeli officials in Tel Aviv on Tuesday, protesters outside his hotel held American flags calling for an agreement. Many held pictures of hostages and chanted: “SOS, USA”, and “we trust you, Blinken, seal a deal”.

Vicki Cohen, the mother of Nimrod Cohen, 19, an Israeli soldier who was kidnapped by Hamas on 7 October, held a banner showing his picture.

She told the BBC: “We come here to ask Blinken and the USA government to help us, to save us from our government. Our prime minister doesn’t want to bring our loved ones back, we need their help to pressure our government.”

He then travelled to the Dead Sea for a conference of Arab leaders calling for greater aid access into Gaza, where he said Israel “can do more”. He also announced $404 million in new aid for Palestinians, urging other countries to also “step up” assistance.

The war began after Hamas attacked Israel on 7 October, killing about 1,200 people and taking 251 others back to Gaza as hostages. The Hamas-run health ministry in Gaza says more than 37,000 people have been killed in the Israeli offensive since then.

https://103.176.79.210/
https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/
https://epal-shop.com/
https://boglechandler.com/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/
https://103.117.56.197/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://gaiartist.com/wp-content/site/thikongkia/
https://dishub.sitarokab.go.id/thikongkia/
https://doveruniversity.com/thikongkia/

https://situsgacor-klick.tumblr.com/
https://pragmaticplay-klik.tumblr.com/
https://pgsoft-klik.tumblr.com/
https://microgaming-klik.tumblr.com/
https://joker123-klik.tumblr.com/
https://pay4d-klik.tumblr.com/
https://idnslot-klik.tumblr.com/
https://slot88-klik.tumblr.com/
https://dewaslot88-klik.tumblr.com/
https://huat138-klik.tumblr.com/

The impact of recognising a Palestinian state

Reuters A Palestinian girl carries cans to collect water in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, on 22 May
Many countries say they will only recognise a Palestinian state as part of a long-term political solution

As fighting and suffering continues in Gaza, and violence grows in the West Bank, prospects of the Palestinian people gaining their own state might seem further away than ever.

The decision by several European countries to formally recognise the existence of a Palestinian state will not overcome the reality that such ambition still faces huge obstacles.

But the declarations by Ireland, Spain and Norway will put pressure on other countries in Europe – including the UK, France and Germany – to follow them in supporting Palestinian self-determination.

“This is extremely significant,” one Arab diplomat said. “It reflects European frustration with the Israeli government’s refusal to listen.

“And it puts pressure on the EU to follow suit.”

But Israeli ministers insist this will encourage Hamas and reward terrorism, further reducing the chances of a negotiated settlement.

Most countries – about 139 in all – formally recognise a Palestinian state.

On May 10, 143 out of 193 members of the United Nations’ general assembly voted in favour of a Palestinian bid for full UN membership, something that is only open to states.

Palestine currently has a kind of enhanced observer status at the UN, which gives them a seat but not a vote in the assembly.

It is also recognised by various international organisations including the Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation.

A minority of European countries already recognise a Palestinian state. They comprise Hungary, Poland, Romania, the Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria which adopted the position 1988; and others including Sweden, Cyprus and Malta.

But many European nations – and the United States – say they will recognise a Palestinian state only as part of a long-term political solution to the conflict in the Middle East.

This is often referred to as the ‘two-state solution’ where both Israelis and Palestinians agree to have their own states with their own borders.

European countries and the US differ over when they should recognise a Palestinian state.

Ireland, Spain and Norway say they are doing so now to kick-start a political process. They argue there will be a sustained solution to the current crisis only if both sides can aim at some kind of political horizon.

These countries are also responding to domestic political pressures to show more support for Palestinians.

In the past, the position of many Western countries was that Palestinian statehood should be a prize for a final peace agreement.

But Lord Cameron, the UK Foreign Secretary, and some other European countries have in recent months shifted their positions, saying the recognition of Palestinian statehood could come earlier, to help drive momentum towards a political settlement.

In February, President Macron of France said: “The recognition of a Palestinian state is not a taboo for France.”

And earlier this month, France supported Palestinian membership of the UN in the general assembly vote.

The US has privately discussed this issue with European allies but is more cautious and wants a clearer sense of what the policy would mean in practice.

So the key debate behind the scenes is about when these holdout countries should recognise a Palestinian state: when formal peace talks begin between Israelis and Palestinians, when Israel and Saudi Arabia normalise diplomatic relations, when Israel fails to undertake certain actions, or when the Palestinians take certain actions.

In other words, they want recognition of the state of Palestine to be a big moment designed to achieve a diplomatic outcome.

“It is a big card that Western countries have to play,” one Western official said. “We don’t want to throw it away.”

The problem is that recognising a Palestinian state is largely a symbolic gesture if it does not also address the vital concomitant questions.

What should the borders be? Where should the capital be located? What should both sides do first to make it happen?

These are difficult questions that have not been agreed – or even answered – satisfactorily for decades.

As of today, a few more countries in Europe now believe there should be a Palestinian state.

Supporters will cheer the move, opponents will decry it.

The grim reality for Palestinians on the ground is unlikely to change.

https://103.176.79.210/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/

Domestic tourism soars in China but foreigners stay away

BBC/KATHERINA TSE A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing
A popular thing to do in Wuzhen is pose for photos dressed in traditional hanfu clothing

With the Chinese economy facing massive challenges, there have been concerns over its growth potential, at least in the immediate future.

Yet a key exception is emerging in the form of domestic tourism.

Last week’s five-day public holiday to mark labour day saw 295 million trips made within China, according to figures from the Ministry of Culture and Tourism. This was 28% higher than pre-pandemic figures recorded in 2019.

The Transport Ministry’s figures are also staggering: 92 million rail trips; almost 10 million air trips and 1.25 billion highway journeys.

However, this comes as international arrivals continue to lag, with foreigners currently entering China at barely 30% of 2019 levels. Why the disparity?

The beautiful historical river town of Wuzhen, a short drive from Shanghai, is considered one of China’s top visitor sites for travellers of all types. When we arrive the little pathways and old bridges which cross narrow waterways are filled with visitors.

A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing – as if you have really been transported back hundreds of years.

Two women in their 20s, friends since high school, are visiting from Jilin Province in the north east. After arriving, they spend an hour getting their hair done in an elaborate imperial-era style – and they are full of praise for Wuzhen’s classical beauty.

We ask if, following the post-Covid opening up, many of their family and other friends have been travelling much? “Of course, after the pandemic, we’re all visiting other places.”

Nearby a local man who is selling ice-creams also says tourist numbers are “not that bad lately”.

As good as before Covid? “Almost the same,” he replies.

Shopkeeper Wang Ying, who sells traditional snacks, echoes this sentiment with a big smile on her face. “Business is going well, and it’ll only get better.”

BBC/KATHERINA TSE Wuzhen is considered one of China's top visitor sites
Wuzhen is considered one of China’s top visitor sites

All this will be seen as good news for the Chinese government. It’s been saying that a push on domestic consumption can counter the significant faltering portions of the economy.

Major players in the once-mighty property sector are struggling to stay afloat, local government debt continues to rise, and persistent youth unemployment has left highly qualified university graduates uncertain of their future.

Amid all these challenges, the Communist Party has set a target of “around 5%” GDP growth for this year. Apart from the fact that analysts have long questioned the veracity of the country’s official growth figures, economists are also asking how such a target can be reached, in any genuine sense, in 2024 without significant extra stimulus.

One lifeline could be a more buoyant travel scene which could bring broader business opportunities and greater service industry employment.

Schubert Lou, chief operating officer at travel agency Trip.com, told the BBC: “We’ve seen very strong domestic travel demand with search volumes in hotels up 67% compared to last year, and flight volumes up 80%.”

Tourism industry consultant Peng Han from Travel Daily is following the investment trail to see how the business community really views the possibilities in the sector.

“With famous international hotel brands – like Intercontinental, Marriott and Hilton – you just have to look at their growth in China in 2023,” he says. “Then check the performance goals for these large hotel groups in 2024 which have also been set relatively high. This shows that they are very optimistic about the growth potential of the Chinese market.”

But, while the volume of local travellers might be up, Mr Peng does point to the problem of per capita consumption which remains persistently low.

He says general uncertainty about the Chinese economy is putting more emphasis on saving, so people are looking for good value options. They are going on holidays and paying for things but doing so much more frugally.

This is where an increase in big-spending foreigners could help. But they are simply not travelling to China in the numbers they used to.

In 2019, nearly 98 million international visitors came to the country. Last year it was only 35 million – including business trips, students and the like. Mr Lou describes the domestic versus international market as “uneven”.

For many in the tourism industry here specialising in services for foreign travellers, “uneven” would be an understatement. Three years of harsh Covid prevention measures drove down arrivals from other countries, but that alone can’t account for the current situation.

Huang Songshan, the head of the Centre for Tourism Research in the School of Business and Law at Australia’s Edith Cowan University, blames this weakness in part to “the shifting geopolitical landscape globally”.

Getty Images Chinese performer
China’s culture and heritage has traditionally been a big draw for tourists

In the peer-reviewed East Asia Forum, he pointed to a 2023 survey carried out by the Pew Research Centre, writing that, “Most individuals in Western nations hold unfavourable views towards China. The Chinese government’s tightening grip on societal regulations could potentially cause discomfort for foreign travellers in China.”

Official travel advice from some governments echo this sentiment, at times quite harshly.

Washington warns potential travellers to “reconsider travel to Mainland China due to the arbitrary enforcement of local laws, including in relation to exit bans, and the risk of wrongful detentions”.

Australia advises “a high degree of caution” warning that “Australians may be at risk of arbitrary detention or harsh enforcement of local laws, including broadly defined National Security Laws”.

The political environment has also taken a toll on flight availability and price. This is especially the case with connections to and from North America. Last month’s 332 scheduled round trips between China and the US contrasts with 1,506 in April 2019.

As a result, finding a seat on a direct flight can be extremely difficult and those that are available are very expensive.

President Xi Jinping made a speech at a dinner on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation conference in San Francisco last November addressing this point. “Today, President Biden and I reached important consensus,” he told the crowd.

“Our two countries will roll out more measures to facilitate travels and promote people-to-people exchanges, including increasing direct passenger flights, holding a high-level dialogue on tourism, and streamlining visa application procedures. We hope that our two peoples will make more visits, contacts and exchanges and write new stories of friendship in the new era.”

Washington has since increased the number of Chinese airline flights permitted to land – but only from 35 per week to 50. It is still well short of the 150 weekly trips pre-Covid.

The Biden administration is coming under pressure from unions and US airlines to not increase this any further because, they argue, Chinese airlines have an unfair advantage over them as they have state support; don’t face the same onerous Chinese regulations; and, crucially, can fly over Russian airspace, making trips shorter and cheaper.

A letter to the US government from the Chair of the House Committee on China, Mike Gallagher, and the committee’s top Democrat representative, Raja Krishnamoorthi, reads: “Should the US-China passenger carrier market expand without the US government addressing these significant issues, US aviation workers, travellers and airlines will pay a hefty price tag.”

Mr Lou says the frequency of international flight connections is definitely having an impact.

“What we are seeing right now, based on civil aviation data, is that inbound flight capacity won’t get back to even 80% of 2019 [levels] by the end of 2024.”

Then there are other potential turnoffs for those considering travelling in China, like the country’s state-of-the-art phone app payment and booking systems which work very smoothly for Chinese citizens and residents, but which can be an enormous headache if you have just arrived.

There are certain sites, transport options, and purchases which can only be accessed via Chinese electronic apps which are, at times, only available in Chinese.

Professor Chen Yong at Switzerland’s EHL Hospitality Business School is an authority on the economics of tourism in China. He thinks that hurdles relating to payment and booking apps can pose a real problem.

“Technologies such as social network websites, online maps, payment apps, among others, which foreigners have long been accustomed to using, are either unavailable or inaccessible when they travel to China,” he says.

“On the other hand, there are Chinese alternatives to these technologies that remain inaccessible to foreigners due to language barriers and differences in user habits. We need to bridge this divide because it affects the tourist industry badly.”

Back in Wuzhen, the presence of international travellers is much smaller than in years gone by, but there are still a few foreign faces in the crowd.

An Italian couple says the process of linking up to and using China’s payment apps was a challenge but that it was not insurmountable, though they add, with a laugh, that it is “much, much, much easier” if you have a Chinese friend to help you.

BBC/KATHERINA TSE Woman and child pose for selfies
Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are trying to turn this around

Eliseo, from California, says he has had problems making payments to small vendors who don’t accept credit cards and really no longer deal with cash. Another hurdle for him has been his bank at home which has blocked some payments, flagging them as potentially fraudulent coming from China.

Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are now trying to turn this around.

One way they’re attempting to attract more foreign visitors is by increasing the number of countries whose citizens don’t need a visa to enter. Trip.com says this resulted in an almost immediate increase in passenger arrivals from Southeast Asia.

In 23 Chinese cities, transit passengers from more than 50 countries are also able to stay for a few days visa free if they have an onward ticket. In Shanghai, hotels above a three-star level have been told that they should prepare to deal with international credit cards and an initial batch of 50 taxis have also started accepting them.

However, Professor Chen says “it would be too optimistic to envision a long-term growth in China’s inbound tourism”.

“The key is to establish a culture that puts service providers in the shoes of foreign tourists. They should imagine themselves being a foreigner who can’t speak or read Chinese and who doesn’t have a Chinese mobile number, payments apps and so on.”

He says that the culture around this can’t be changed overnight.

Yet, in places like Wuzhen – where the local travellers have already returned – the tourism companies are hoping that incredible sites like theirs will eventually be too much for foreigners to resist as well.

https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/

UN rights chief ‘horrified’ by mass grave reports at Gaza hospitals

Reuters Palestinian civil defence workers dig mounds of earth in the grounds of Nasser hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip (21 April 2024)ReutersPalestinian workers are exhuming bodies at Nasser hospital with shovels because they have no heavy machinery

The UN’s human rights chief has said he is “horrified” by the destruction of Gaza’s Nasser and al-Shifa hospitals and the reports of “mass graves” being found at the sites after Israeli raids.

Volker Türk called for independent investigations into the deaths.

Palestinian officials said they had exhumed the bodies of almost 300 people at Nasser. It is not clear how they died or when they were buried.

Israel’s military said claims that it buried bodies there were “baseless”.

But it did say that during a two-week operation at the hospital in the city of Khan Younis in February, troops “examined” bodies buried by Palestinians “in places where intelligence indicated the possible presence of hostages”.

Ten hostages who have now been released have said that they were held at Nasser hospital for long periods during their captivity.

Prior to the Israeli operation at Nasser, staff there had said they were being forced to bury bodies in the hospital’s courtyard because nearby fighting prevented access to cemeteries. There were similar reports from al-Shifa before the first Israeli raid on the hospital took place in November.

The Israeli military has said it has raided a number of hospitals in Gaza during the war because Hamas fighters have been operating inside them – a claim Hamas and medical officials have denied.

The war began when Hamas gunmen carried out an unprecedented cross-border attack on southern Israel on 7 October, killing about 1,200 people – mostly civilians – and taking 253 others back to Gaza as hostages.

More than 34,180 people – most of them children and women – have been killed in Gaza since then, the territory’s Hamas-run health ministry says.

A spokeswoman for the UN Human Rights Office said it was currently working on corroborating reports from Palestinian officials that 283 bodies had been found in Nasser hospital’s grounds, including 42 which had been identified.

“Victims had reportedly been buried deep in the ground and covered with waste,” Ravina Shamdasani told reporters in Geneva.

“Among the deceased were allegedly older people, women and wounded, while others… were found with their hands tied and stripped of their clothes.”

Mr Türk called for independent, effective and transparent investigations into the deaths, adding: “Given the prevailing climate of impunity, this should include international investigators.”

“Hospitals are entitled to very special protection under international humanitarian law. And the intentional killing of civilians, detainees, and others who are hors de combat [not participating in hostilities] is a war crime.”

On Monday, a spokesman for the Hamas-run Civil Defense force told BBC Arabic’s Gaza Today programme that it had received reports from local Palestinians that the bodies of a “large number” of people who had been killed during the war and buried in a makeshift cemetery in the hospital’s courtyard were moved to another location during the Israeli raid.

“After research and investigation, we learned that the occupation [Israeli] army had established a mass grave, pulled out the bodies that were in Nasser hospital, and buried them in this mass grave,” Mahmoud Basal said.

Gaza Today also spoke to a man who said he was searching there for the bodies of two male relatives which he alleged had been taken by Israeli troops during Israel’s recently concluded offensive in Khan Younis.

“After I had buried them in an apartment, the [Israelis] came and moved their bodies,” he said. “Every day we search for their bodies, but we fail to find them.”

Hamas has alleged that the bodies include people “executed in cold blood” by Israeli forces, without providing evidence.

Contains some violence and disturbing scenes.BBC Verify authenticates video from key moments in the story of Nasser Medical Complex in Gaza

The Israel Defense Forces (IDF) said in a statement on Tuesday: “The claim that the IDF buried Palestinian bodies is baseless and unfounded.”

“During the IDF’s operation in the area of Nasser Hospital, in accordance to the effort to locate hostages and missing persons, corpses buried by Palestinians in the area of Nasser hospital were examined.

“The examination was conducted in a careful manner and exclusively in places where intelligence indicated the possible presence of hostages. The examination was carried out respectfully while maintaining the dignity of the deceased. Bodies examined, which did not belong to Israeli hostages, were returned to their place.”

The IDF said that its forces had detained “about 200 terrorists who were in the hospital” during the raid, and that they found ammunition as well as unused medicines intended for Israeli hostages.

It also insisted that the raid was carried out “in a targeted manner and without harming the hospital, the patients and the medical staff”.

However, three medical staff told the BBC last month that they were humiliated, beaten, doused with cold water, and forced to kneel for hours after being detained during the raid.

Medics who remained at Nasser after the Israeli takeover said they were unable to care for patients and that 13 died because of conditions there, including a lack of water, electricity and other supplies.

Reuters Palestinian officials tape off the courtyard of al-Shifa hospital in Gaza City as workers search for human remains (8 April 2024)ReutersThe UN Human Rights Office said it had received reports that 30 bodies were buried in the courtyard of al-Shifa hospital

On 1 April, Israeli troops withdrew from al-Shifa hospital, which is in Gaza City, following what the IDF said was another “precise” operation carried out in response to intelligence that Hamas had regrouped there.

The IDF said at the time that 200 “terrorists” were killed in and around the hospital during the two-week raid. More than 500 others were detained, and weapons and intelligence were found “throughout the hospital”, it added.

After a mission gained access to the facility five days later, the World Health Organization (WHO) said al-Shifa was “now an empty shell”, with most of the buildings extensively damaged or destroyed, and the majority of equipment unusable or reduced to ashes.

It also said that “numerous shallow graves” had been dug just outside the emergency department, and the administrative and surgical buildings, and that “many dead bodies were partially buried with their limbs visible”.

The IDF also said it had avoided harm to patients at al-Shifa. But the WHO cited the acting hospital director as saying patients were held in abysmal conditions during the siege, and that at least 20 patients reportedly died due to a lack of access to care and limited movement authorised for medics.

Spokeswoman Ms Shamdasani said reports seen by the UN human rights office suggested that a total of 30 bodies were buried in the two graves and that 12 of them had been identified so far.

Gaza’s civil defence spokesman told CNN on 9 April that 381 bodies had been recovered from the vicinity of al-Shifa, but that the figure did not include people buried in the hospital’s grounds.

The UN human rights chief also deplored as “beyond warfare” a series of Israeli strikes on the southern city of Rafah in the past few days, which he said had killed mostly women and children.

The strikes included one on Saturday night, after which a premature baby was delivered from the womb of her pregnant mother, who was killed along with her husband and other daughter.

Mr Türk also again warned against a full-scale Israeli ground assault on Rafah, where 1.5 million displaced civilians are sheltering, saying it would lead to further breaches of international humanitarian law and human rights law.

https://shippingstore.site/
https://epal-shop.com/
https://totallycebu.com/
https://103.76.120.192/
https://www.thailandpostmart.com/

Boeing: How much trouble is the company in?

Alaska Airlines An Alaska Airlines 737-9 Max modelAlaska AirlinesJanuary’s mid-air blowout involved an Alaska Airlines 737 Max 9, such as this one

“It’s as if I’m watching a troubled child” is how Captain Dennis Tajer describes flying a Boeing 737 Max.

The head of the Allied Pilots Association, the pilots union for American Airlines, insists he would never board an aircraft if it were not safe.

But he says he can no longer take the quality of the plane he’s flying for granted.

“I’m at an alert status that I’ve never had to be in on a Boeing airplane,” he says.

“Because I don’t trust that they’ve followed the processes that have previously kept me safe on Boeing airplanes for over three decades.”

Executives at the aerospace giant’s shiny new headquarters in Arlington, Virginia could be forgiven for feeling like they are under siege.

Every day seems to bring more bad headlines for the company, which is coming under pressure from regulators and airlines, and has seen its reputation badly damaged.

The trouble began in January, when a disused emergency exit door blew off a brand new Boeing 737 Max shortly after take-off from Portland International Airport.

An initial report from the US National Transportation Safety Board concluded that four bolts meant to attach the door securely to the aircraft had not been fitted.

Boeing is reportedly facing a criminal investigation into the incident itself, as well as legal action from passengers aboard the plane.

Dennis Tajer Captain Dennis TajerDennis TajerCaptain Dennis Tajer says he’s “at an alert status that I’ve never had to be in on a Boeing airplane”

But although no-one was seriously hurt, the affair had much wider repercussions. It cast a harsh spotlight on the aerospace giant’s corporate culture and attitude to safety.

Five years ago Boeing faced one of the biggest scandals in its history, after two brand new 737 Max planes were lost in almost identical accidents that cost 346 lives.

The cause was flawed flight control software, details of which it was accused of deliberately concealing from regulators.

The company agreed to pay $2.5bn (£1.8bn) to settle fraud charges, and admitted deception, though in later court hearings it formally pleaded not guilty. It subsequently faced widespread accusations that it had put profits ahead of passengers’ lives.

It reaffirmed its commitment to safety, and in early 2020 its newly appointed chief executive Dave Calhoun promised it could “do better. Much better.”

Yet the scrutiny that followed the incident in January this year has called that commitment into question.

Addressing those concerns, Mr Calhoun said: “We will go slow, we will not rush the system and we will take our time to do it right.”

Earlier this month the US regulator, the Federal Aviation Administration, said that a six-week audit of the 737 Max production process at Boeing and its supplier Spirit Aerosystems had found “multiple instances where the companies failed to comply with manufacturing quality control requirements”.

The findings came shortly after another report into Boeing’s safety culture by an expert panel found a “disconnect” between senior management and regular staff, as well as signs that staff were hesitant about reporting problems for fear of retaliation.

Adam Dickson, a former senior manager at Boeing who once worked on the 737 Max programme, agrees there is a gulf between executives and workers on the factory floor.

“The culture at Boeing has been toxic to trust for over a decade now,” he says.

“You can add safety steps, you can add procedures. But the fundamental issue of distrust makes those changes almost ineffective”, he claims.

Meanwhile, further evidence of how production problems could endanger safety emerged this week.

The FAA warned that improperly installed wiring bundles on 737 Max planes could become damaged, leading to controls on the wings deploying unexpectedly, and making the aircraft start to roll.

If not addressed, it said, this “could result in loss of control of the airplane”. Hundreds of planes already in service will have to be checked as a result.

Boeing said based on the FAA audit it was continuing “to implement immediate changes and develop a comprehensive action plan to strengthen safety and quality, and build the confidence of our customers and their passengers.”

EPA The sign outside Boeing HQ in FloridaEPAA recent report found a “disconnect” between Boeing senior management and regular staff

But concerns about Boeing’s production standards are far from new.

Whistleblower John Barnett, who was found dead last weekend, had worked at Boeing’s factory in South Carolina from 2010 until his retirement in 2017.

A quality manager on the 787 Dreamliner programme, he had claimed the rush to build planes as quickly as possible in order to maximise profits had led to unsafe practices.

Among a number of allegations, he told the BBC that in some cases under-pressure workers had deliberately fitted substandard parts to planes on the production line.

Boeing denied his claims. But his untimely death, which occurred between legal hearings in a lawsuit against the company, has focused new attention on them.

The crisis at the aerospace giant is now causing problems for airlines.

Ryanair has warned that delays to new aircraft deliveries will push up prices for passengers in Europe this summer. US carrier Southwest plans to cut its capacity this year because it can’t get hold of the planes it needs.

Some carriers may try to obtain Airbus models to replace the lost Boeings. But a wholesale transfer of orders from the American manufacturer to the European is simply impractical.

Both have very full order books. Airbus has a backlog of more than 8,000 planes and Boeing more than 6,000.

Airlines are already having to wait longer than they would like for new aircraft. Airbus has had its own supply chain problems, leading to late deliveries.

There is a potential third player. The Chinese manufacturer Comac has developed the C919, a plane designed to compete with the 737 Max and the A320 neo.

But that programme is still in its infancy. By 2028 it will be producing only 150 aircraft a year.

In other words, the market needs Boeing to be healthy, and to overcome its current problems quickly. So can that happen?

According to Ed Pierson, executive director at the Foundation for Aviation Safety, the issues involved are complex, but fixable.

Himself a former Boeing whistleblower, he has spent years lobbying regulators to take a firm approach to the company.

“Boeing, their suppliers, airlines, and government agencies are capable of overcoming these challenges, but the first step in fixing these problems is being honest,” he says

“They need to admit these problems exist and stop trying to spin the truth. The more they spin, the longer it takes to solve the problems and the greater the risk.”

Boeing says that over the last several years, it has “never hesitated to slow down, to halt production, or to stop deliveries to take the time we need to get things right”.

It added that it has launched a “Speak Up” programme encouraging staff to raise issues that need to be addressed. https://elementlagu.com/wp/

Julius Nyerere: Former Tanzanian leader honoured by African Union statue

Statue of Julius Nyerere
Image caption,The anniversary of Julius Nyerere’s death, 14 October, is a public holiday in Tanzania

Tanzania’s founding father Julius Nyerere has been honoured with a statue outside the African Union headquarters in Ethiopia’s capital, Addis Ababa.

Nyerere led what is now Tanzania from independence in 1961 until 1985.

Known as Mwalimu, Swahili for teacher, he was a committed pan-Africanist and hosted independence fighters opposed to white minority rule in southern Africa.

He played a key role in the creation of the Organisation of African Unity, which later became the African Union.

Unveiling the statue at a ceremony attended by numerous African heads of state, AU Commission leader Moussa Faki Mahamat said: “The legacy of this remarkable leader encapsulates the essence of Pan Africanism, profound wisdom, and service to Africa.”

He recalled Nyerere’s own comments at the inaugural OAU summit in 1963. “Our continent is one, and we are all Africans.”

But when he became prime minister of what was then Tanganyika in 1961, his first task was to unite the new country, made up of more than 120 different ethnic groups, including Arab, Asian and European minorities.

He managed to do this, by promoting the use of Swahili as a common language and through his vision of “African Socialism” or ujamaa (familyhood).

In 1964, Tanganyika united with the Zanzibar archipelago to form Tanzania.

It later became a one-party state. Nyerere defended the absence of multi-party elections by declaring that Tanzanians had far more freedom under him than they had ever had under British rule, and that the one-party system was vital for stability.

Nyerere meeting UK PM Harold Wilson at No 10 Downing Street in 1975
Image caption,Nyerere, seen here with British Prime Minister Harold Wilson in 1975, lobbied Western governments over white-minority rule in southern Africa

Known for his modest lifestyle, Nyerere tried to create an egalitarian society based on co-operative agriculture – meaning farmers no longer worked their individual fields but instead worked together on communally-owned land.

He wanted Tanzania to be self-reliant, rather than depending on foreign aid and investment.

However, this largely failed and Tanzania’s economy was in dire straits when he stepped down in 1985.

Yet he oversaw a huge improvement in healthcare and literacy and remains widely revered in Tanzania.

The country’s main international airport is named after him, as are many roads, bridges and stadiums.

During the 1970s, Nyerere lobbied Western governments to take a stronger stance against white-minority rule in Rhodesia, later Zimbabwe, and South Africa, and backed armed groups fighting those regimes.

Paying her tribute to Nyerere, Tanzania’s President Samia Suluhu Hassan said: “To him, Africa’s wellbeing came first, before popular approval, personal fortune or country wellbeing.”

Nyerere was strongly opposed to the expulsion of Asians in neighbouring Uganda under Idi Amin in 1972. Relations continued to deteriorate and seven years later, Nyerere sent his army into Uganda to oust Amin.

In a post on X, Zambia’s President Hakainde Hichilema described the unveiling of the statue to “one of our continent’s iconic figures” as a “proud day”.

He was a trained teacher and became the first person from Tanganyika to study at a British university, when he went to study in Edinburgh in 1949, according to the Encyclopaedia Britannica.

He died in 1999, aged 77, and the anniversary of his death, 14 October, is a public holiday.

Nyerere is the third leader to be honoured with a statue outside the AU headquarters, after Ghana’s founding father and pan-Africanist Kwame Nkrumah, and Ethiopia’s emperor Haile Selassie, who became a symbol of African nationalism for resisting Italy’s attempts to colonise the country in the 1930s, and later agreed to host the OAU. https://elementlagu.com/wp/

Statue of Julius Nyerere

Gerindra jalin komunikasi dengan oposisi setelah suara Prabowo unggul

Gerindra jalin komunikasi dengan oposisi setelah suara Prabowo unggul
Sekertaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024) (ANTARA/Walda Marison)

“Beliau belum ngomong detail tapi ada rencana itu, (bertemu) dari 01 dan 03,”

Jakarta (ANTARA) – Sekertaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah perolehan suara Prabowo-Gibran jauh mengungguli pasangan calon lain.

“Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan,” kaya Ahmad Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat.

Hal tersebut dilakukan pihaknya dalam rangka merangkul seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

Menurut Muzani, beberapa petinggi partai politik di luar koalisi pun sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Prabowo. Namun saat ditanya siapa saja tokoh tersebut, Muzani enggan menjelaskan dengan rinci.

“Beliau belum ngomong detail tapi ada rencana itu, (bertemu) dari 01 dan 03,” kata Muzani.

Terkait pernyataan Sekertaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto soal sikap pihaknya berdiri sebagai oposisi, Muzani mengaku menghargai sikap tersebut.

“Kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan,” jelas dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto, Kamis.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. https://elementlagu.com/wp/

Ketua DPD: Ketidakadilan dan kemiskinan masih dirasakan warga daerah

Ketua DPD: Ketidakadilan dan kemiskinan masih dirasakan warga daerah
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla M Mattalitti saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Bagi kami ini sangat penting, karena wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla M Mattalitti mengatakan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan masih menjadi persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Dia mengatakan hal tersebut ditemukan setelah dirinya bersama para 136 anggota DPD mengunjungi hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Bagi kami ini sangat penting, karena wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah,” kata LaNyalla saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Menurutnya para anggota DPD sudah menelaah, mempelajari, hingga memetakan sumber persoalannya. Maka dari itu, dia menyimpulkan ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga membutuhkan langkah yang fundamental.

Dia mengatakan filosofi dari sema upaya yang dilakukan pemerintah harus bermuara kepada tujuan lahirnya negara Indonesia, seperti yang termaktub pada Undang-Undang Dasar.

Adapun menurutnya permasalahan fundamental yang pertama adalah keadilan fiskal antara pusat dan daerah yang masih tidak berimbang. Hal itu, kata dia, menyebabkan penyelenggaraan kewenangan menjadi lemah dan terbatas.

“Sehingga standar pelayanan minimal pemerintah daerah rata-rata hanya 58 persen dan 59 persen untuk kabupaten dan kota,” ucap dia.

Lalu, menurutnya ada ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Menurutnya hal itu memperparah bencana ekologi dan hanya memudahkan investor asing untuk menguasai sumber daya di daerah.

“Karena kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia,” kata dia.

Kemudian permasalahan yang terakhir adalah soal azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi, yaitu Pancasila.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para akademisi, menurutnya Undang-Undang Dasar (UUD) hasil perubahan sejak 1999-2002 yang sekarang digunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma tertinggi.

Menurutnya perubahan pasal-pasal tersebut membuat UUD 1945 kini justru menjabarkan individualisme dan liberalisme, serta ekonomi yang kapitalistik.

“Sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya,” kata dia. https://elementlagu.com/wp/

Whisky takes a shot at China’s baijiu-dominated market

Young friends toasting at bar - stock photo from Beijing China

The Lunar New Year is traditionally a time for gathering with family and friends to eat and drink.

And for hundreds of years the drink of choice in China for these celebrations has been baijiu – a clear spirit made with fermented grains which packs a potent punch.

Baijiu is also often drunk straight and at social events such as weddings and birthdays.

Its Alcohol-By-Volume (ABV) can top 60% – in comparison spirits like scotch whisky and tequila typically have an ABV of around 40%.

“Baijiu certainly still has its place in Chinese liquor consumption, even among young consumers,” says Allison Malmsten, public research director at Daxue Consulting.

It accounts for well over 90% of China’s spirits sales, with annual sales of around $160bn (£127bn).

However, in recent times drinks from abroad have been growing in popularity in what is the world’s biggest spirits market.

Brand new story

In 2022, sales of whisky in China were valued at $2.3bn, according to market research firm Euromonitor International.

That figure is expected to almost triple by 2027 as the whisky market there is expected to grow at around five times the rate seen globally.

Those sales are being driven by young, middle class, urban, educated and increasingly female drinkers.

Many of them are shunning baijiu in favour of less alcoholic spirits from outside China, according to Ms Malmsten.

The growth in demand for whisky in particular, has helped encourage international brands to open distilleries across China.

Bottles of whisky at a shop at the Pernod Ricard Chuan Malt Whisky Distillery in Emeishan, Sichuan Province, China.
Image caption,Pernod Ricard launched its Chuan Pure malt whisky in December

Amongst them is French drinks giant Pernod-Ricard, which owns the Jameson Irish whiskey brand as well as Beefeater Gin and Absolut Vodka. It is investing $140m in a production base near Emei Mountain in Sichuan Province, Southwest China.

UK-based rival Diageo also opened a plant in the Yunnan Province in December and is currently trialling production with plans to be fully up and running later this year. The company is also opening an Asia-Pacific Innovation hub in Shanghai.

“We are here for a long-term play,” Managing Director for Diageo in China Atul Chhaparwal told the BBC.

He is bullish about the market, saying the demand is so strong that is space for everyone.

“Given the vibrancy of the overall whiskey category in China, there will be enough space for single malts, for blended whiskies, for local players, for imported whiskey, to grow,” he says.

“Whiskey currently makes up less than 2% of the total spirits consumed in China, which indicates that how much room headroom everyone has to play in here,” he adds.

That includes homegrown distilleries which have sprung up across the country. Pernod estimates there are between 30 and 50, with many still being built.

The whisky market is also expanding in other parts of Asia.

“The growth is immense”, spirits retailer Maison du Whisky’s Jamie Li told the BBC in the French company’s store in Singapore.

Person places whisky in tumbler on bar with drinks bottles.
Image caption,In 2022, sales of whisky in China were valued at $2.3bn

Mr Li, who heads sales to South Korea, Japan and China expects to see a boost during the Lunar New Year as Chinese tourists visit Singapore.

“Chinese New Year is kind of like Christmas in Europe – it’s festive, people want to spend money, buy nice gifts and have something memorable. So whisky is part of their memory,” he says.

There is also a growing number of collectors who “buy and hold” bottles of whisky which are expected to rise in value.

But it’s not all smooth sailing for China’s whisky market warns Ms Malmsten.

“The local distilleries are still in the early stages. 80% of the whisky has only been aged for two years or less. There’s a lack of barrels and a lack of professionals to help with production,” she says.

Still, if the success of China’s wine industry is anything to go by, ‘watch this space’ when it comes to whisky.

“What we saw with China’s wine industry is that once it started to mature, the demand for Chinese wines skyrocketed. In our recent survey, we found that after French wines, Chinese wines are the second most preferred,” Ms Malmsten says.

“As China’s whisky production matures, we might see a similar rise in demand for domestically produced whisky as well.” https://elementlagu.com/wp/